Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Nasional

Gelar Muspimnas 2026 di Bandung, PMII Tegaskan Delapan Pendirian Kawal Negara Kesejahteraan dan Dukung Program Pemerintah

×

Gelar Muspimnas 2026 di Bandung, PMII Tegaskan Delapan Pendirian Kawal Negara Kesejahteraan dan Dukung Program Pemerintah

Sebarkan artikel ini
Dok Istimewa; Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro

SIARNUSANTARA.ID – Bandung, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menegaskan delapan pendirian organisasi sebagai arah perjuangan dalam mengawal terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia. Delapan pendirian tersebut disampaikan dalam Pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII, M. Shofiyulloh Cokro, menyampaikan bahwa delapan pendirian tersebut merupakan komitmen organisasi dalam memastikan amanat konstitusi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Delapan pendirian PMII mencakup kewajiban negara menyejahterakan rakyat melalui regulasi, anggaran, dan kebijakan yang terukur; pemenuhan hak rakyat atas sumber produksi; pembaruan agraria yang adil; pembatasan monopoli; serta penguatan koperasi.

Selain itu, PMII menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan alam yang berkeadilan dengan memperhitungkan pemulihan lingkungan. Organisasi ini juga menegaskan hak pekerja atas upah layak, keselamatan kerja, dan kebebasan berserikat.

Pendirian lainnya mencakup pemerataan jaminan sosial dan pelayanan dasar, pendidikan bermutu bagi setiap anak, serta penguatan partisipasi dan hak berhimpun warga.

Sejalan dengan arah perjuangan tersebut, PMII menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program strategis pemerintah saat ini yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan kesejahteraan. Menurut PMII, agenda-agenda prioritas pemerintah tersebut memiliki titik temu dengan delapan pendirian organisasi dalam mempercepat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PMII siap bersinergis dan menjadi mitra strategis Pemerintah. Organisasi ini berkomitmen ikut mengawal implementasi program di lapangan agar pelaksanaannya tetap akuntabel, tepat sasaran, dan selaras dengan amanat konstitusi sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

PMII juga berkomitmen mengawal pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 melalui pendidikan kader, pengorganisasian rakyat, advokasi kebijakan, dan pengawasan anggaran.

Dalam sambutannya, Shofiyulloh menegaskan bahwa negara kesejahteraan tidak boleh berhenti sebagai gagasan normatif, tetapi harus diwujudkan melalui kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar masyarakat.

“Karena amanat Pasal 34 bukan hanya memelihara mereka yang lemah, tetapi juga memberdayakan mereka agar mandiri. Ukuran keberhasilan konstitusi kesejahteraan bukanlah banyaknya bantuan yang disalurkan, melainkan semakin banyak rakyat yang mampu bangkit, bekerja, berusaha, dan hidup sejahtera dengan martabatnya sendiri,” lanjutnya.

Ia juga mengajak seluruh kader PMII membawa delapan pendirian tersebut ke tingkat rayon, komisariat, dan cabang untuk hadir langsung di tengah masyarakat.

Pengawalan di akar rumput tersebut diarahkan untuk mendampingi pesantren yang membutuhkan perbaikan ruang belajar, keluarga yang luput dari bantuan sosial, hingga pengemudi daring yang menghadapi persoalan perlindungan dan kesejahteraan kerja.

Pemilihan Bandung sebagai lokasi Muspimnas 2026 juga memiliki makna historis. Kota tersebut dikenal sebagai tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika 1955 yang melahirkan Dasasila Bandung serta menjadi bagian dari sejarah tumbuhnya gagasan pergerakan kerakyatan.

Melalui semangat Era Baru PMII yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, tradisi pesantren, dan nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, organisasi ini berupaya merumuskan arah pergerakan dan kaderisasi yang relevan dengan tantangan zaman.

Shofiyulloh berharap komitmen tersebut menjadi ikhtiar bersama dalam menjaga jalan konstitusional menuju Indonesia Emas 2045, sehingga cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.