Iklan - Scroll untuk melanjutkan
BeritaHukumNasional

Soroti Fatwa MUI, Samudera Artha Law Firm Minta Pelarangan Vape Secara Menyeluruh Dikaji Ulang

×

Soroti Fatwa MUI, Samudera Artha Law Firm Minta Pelarangan Vape Secara Menyeluruh Dikaji Ulang

Sebarkan artikel ini
Dok Istimewa: Ahmad Syahroni Fadhil, S.H., M.H, Advokat dan Managing Partner dari Samudera Artha Law Firm

SIARNUSANTARA.ID – Jakarta, Samudera Artha Law Firm menyatakan keberatan atas wacana pelarangan rokok elektrik (vape) secara menyeluruh yang dikaitkan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (16/11/2026), firma hukum tersebut menilai penetapan aturan terkait rokok elektrik tidak seharusnya menyamaratakan seluruh jenis produk, kandungan, hingga tujuan penggunaannya.

Advokat sekaligus Managing Partner Samudera Artha Law Firm, Ahmad Syahroni Fadhil, S.H., M.H., menjelaskan bahwa risiko kesehatan, penyalahgunaan vape sebagai media konsumsi narkotika, maupun dampak lingkungannya memang patut menjadi perhatian. Kendati demikian, persoalan tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar pelarangan total tanpa melihat perbedaan karakteristik dan tingkat risiko masing-masing produk.

Menurutnya, pendekatan generalisasi menjadi persoalan utama dalam kebijakan pelarangan vape. Produk yang mengandung zat terlarang, produk bernikotin, dan produk tanpa nikotin memiliki karakteristik yang berbeda, begitu pula perbedaan antara penggunaan rekreasional dan pemanfaatan oleh perokok dewasa untuk berhenti merokok.

“Penanganan terhadap produk yang terbukti mengandung zat berbahaya atau disalahgunakan untuk konsumsi narkotika tentu harus dilakukan secara tegas. Namun, penyalahgunaan terhadap suatu produk tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk melarang seluruh produk dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda,” ujar Ahmad Syahroni Fadhil.

Dalam perspektif kajian hukum Islam, Samudera Artha Law Firm menilai penerapan metode sadd adz-dzari’ah sebagai landasan pengharaman perlu mempertimbangkan proporsionalitas antara sarana dan kemudaratan yang ditimbulkan. Apabila risiko produk masih dapat ditekan lewat pengawasan kandungan, standardisasi, pembatasan distribusi, dan penegakan hukum, kebijakan pelarangan menyeluruh dinilai perlu dipertimbangkan kembali sejalan dengan prinsip hifz an-nafs dalam maqashid syariah.

Dari aspek hukum positif, Indonesia sejatinya telah mengatur rokok elektrik melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Merujuk Pasal 429, Pasal 430, Pasal 434, Pasal 437, dan Pasal 458 PP Nomor 28 Tahun 2024, pemerintah menerapkan pendekatan pengendalian, bukan pelarangan total melalui pembatasan usia penjualan, kewajiban peringatan kesehatan, serta pengawasan produksi dan peredaran.

“Jika pemerintah hendak mengubah pendekatan tersebut menjadi pelarangan total, kebijakannya harus melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sah. Tidak cukup hanya dengan merujuk pada suatu fatwa. Harus ada landasan yuridis, sosiologis, dan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ahmad Syahroni.

Ia turut mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, fatwa MUI tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tidak secara otomatis menciptakan larangan hukum positif maupun sanksi pidana atau keperdataan bagi pengguna vape.

Selain aspek regulasi, Samudera Artha Law Firm mendorong agar kajian ilmiah turut menjadi pertimbangan utama sebelum menetapkan kebijakan pelarangan. Mereka merujuk tinjauan sistematis Cochrane pada November 2025 berjudul Electronic Cigarettes for Smoking Cessation yang melibatkan 104 penelitian dengan 30.366 peserta, yang menemukan bahwa rokok elektrik bernikotin dapat meningkatkan keberhasilan berhenti merokok dibandingkan Nicotine Replacement Therapy (NRT).

Laporan komprehensif National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine atas lebih dari 800 studi juga menyimpulkan kadar zat toksik rokok elektrik lebih rendah dibanding rokok konvensional, selaras dengan laporan studi CBS Detroit mengenai tingkat toksisitas yang jauh lebih rendah karena tidak melalui proses pembakaran. Meski temuan ini tidak berarti vape sepenuhnya aman tanpa pembatasan, bukti ilmiah tersebut menunjukkan perlunya penilaian yang berimbang.

Atas dasar kajian tersebut, Samudera Artha Law Firm menyampaikan empat poin sikap resmi:

1. Meminta MUI mengkaji ulang Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 dengan melibatkan ahli kesehatan, farmakologi, lingkungan, hukum, serta Ushul Fikih.

2. Menolak pelarangan rokok elektrik secara menyeluruh yang tidak berlandaskan kajian ilmiah dan pertimbangan hukum yang proporsional.

3. Mendorong pemerintah mengutamakan pengawasan kandungan, standardisasi produk, pembatasan usia, pengendalian distribusi, dan penindakan penyalahgunaan rokok elektrik.

4. Meminta setiap kebijakan pelarangan ditempuh melalui mekanisme hukum yang sah serta berdasar pada bukti ilmiah dan kepentingan masyarakat.

Samudera Artha Law Firm menegaskan bahwa pandangan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap perlindungan kesehatan masyarakat maupun kewenangan MUI dalam menetapkan pandangan keagamaan, melainkan upaya menjaga kebijakan publik agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum yang adil dan proporsional.