SIARNUSANTARA.ID – Indonesia tidak pernah dibangun dari satu warna kebudayaan. Ia lahir dari keragaman suku, bahasa, tradisi, pengetahuan lokal, serta pengalaman sejarah yang panjang. Kebudayaan Nusantara bukan sekadar pakaian adat, tarian, kuliner, atau ritual yang ditampilkan dalam perayaan tertentu. Lebih dari itu, kebudayaan merupakan cara masyarakat memahami kehidupan, membangun relasi sosial, membaca alam, serta memaknai keberadaan manusia. Karena itu, membicarakan kebudayaan Nusantara sesungguhnya sedang membicarakan identitas dan arah peradaban bangsa.
Persoalannya, di tengah globalisasi dan perkembangan teknologi digital, identitas kebangsaan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Generasi muda dapat berinteraksi dengan berbagai kebudayaan dunia dalam hitungan detik. Keterbukaan tersebut tidak harus dipandang sebagai ancaman. Persoalannya bukan tentang masuk atau tidaknya budaya asing, melainkan kemampuan bangsa Indonesia untuk berdialog dengan perubahan tanpa kehilangan akar identitasnya. Nasionalisme tidak cukup diwujudkan melalui simbol dan slogan, tetapi harus tumbuh dari kesadaran tentang siapa kita, nilai apa yang kita perjuangkan, dan peradaban seperti apa yang ingin kita bangun.
Pada titik ini, tantangan kebudayaan Indonesia bukan semata-mata hilangnya tradisi. Tantangan yang lebih mendasar adalah ketika kebudayaan tetap dipertontonkan, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya semakin kehilangan tempat dalam kehidupan. Gotong royong, musyawarah, solidaritas, penghormatan terhadap sesama, dan kepedulian terhadap alam merupakan nilai yang hidup dalam berbagai masyarakat Nusantara. Namun, pada saat yang sama, kita menghadapi individualisme, konsumerisme, intoleransi, kekerasan di ruang digital, serta melemahnya solidaritas sosial. Maka, pelestarian budaya tidak boleh berhenti pada pelestarian bentuk. Yang harus dihidupkan adalah nilai dan etos yang membentuk kebudayaan tersebut.
Bagi kader PMII, membaca persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari Nilai Dasar Pergerakan (NDP). NDP bukan sekadar materi kaderisasi yang dihafalkan, melainkan kompas etik dan intelektual dalam membaca realitas serta menentukan keberpihakan gerakan. Relasi manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam memberikan perspektif penting dalam memahami kebudayaan dan kebangsaan.
Relasi manusia dengan Allah mengajarkan bahwa kebudayaan harus memiliki orientasi spiritual dan kemanusiaan. Tradisi tidak harus diterima secara membabi buta, tetapi juga tidak boleh ditolak hanya karena dianggap tidak modern. Kader harus mampu melakukan dialog kritis antara tradisi, agama, dan perkembangan zaman.
Relasi manusia dengan sesama menegaskan pentingnya kesetaraan, keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sementara relasi manusia dengan alam mengingatkan bahwa pengetahuan lokal Nusantara dapat menjadi sumber penting dalam menghadapi krisis ekologis. Dengan demikian, NDP mengajarkan bahwa budaya bukan benda mati yang hanya diwariskan, melainkan nilai yang harus terus didialogkan dan ditransformasikan agar mampu menjawab persoalan zaman.
Dalam konteks tersebut, KOPRI memiliki posisi strategis. Perempuan tidak boleh ditempatkan hanya sebagai penerima warisan budaya atau sekadar pelaksana reproduksi nilai dalam ruang domestik. Perempuan adalah subjek yang memproduksi pengetahuan, membangun kebudayaan, memimpin perubahan, dan menentukan arah peradaban.
Karena itu, perjuangan KOPRI tidak cukup berhenti pada narasi bahwa perempuan adalah “madrasah pertama” bagi generasi bangsa. Narasi tersebut harus diperluas: perempuan juga harus hadir sebagai pengambil keputusan dan produsen pengetahuan di ruang pendidikan, politik, pemerintahan, ekonomi, teknologi, media, dan masyarakat sipil.
Pertarungan kebudayaan hari ini juga berlangsung di ruang digital. Algoritma media sosial, industri budaya, dan budaya konsumsi turut menentukan apa yang dianggap populer, ideal, bahkan benar. Kader KOPRI tidak boleh hanya menjadi konsumen narasi, tetapi harus menjadi produsen pengetahuan dan narasi kebangsaan. Perempuan pergerakan harus mampu menghadirkan perspektif kebudayaan yang kritis, berkeadilan, berakar pada nilai keislaman dan keindonesiaan, sekaligus relevan dengan perkembangan zaman.
Karena itu, masa depan kebangsaan tidak seharusnya dipertentangkan antara tradisi dan modernitas. Tantangan kita justru adalah menjadikan akar budaya sebagai kekuatan untuk menguasai masa depan. Kebudayaan harus hadir dalam pendidikan, riset, teknologi, industri kreatif, kebijakan publik, dan ruang digital. Generasi muda tidak cukup diajak menghafal nama tarian atau pakaian adat, tetapi harus memahami sejarah, filosofi, nilai, dan relevansinya terhadap persoalan hari ini.
Pada akhirnya, identitas bangsa bukan sesuatu yang selesai diwariskan. Identitas terus diproduksi, dinegosiasikan, dan diperjuangkan oleh setiap generasi. NDP menjadi kompas bagi kader PMII untuk memastikan proses tersebut tetap berpijak pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan. Sementara KOPRI memiliki tanggung jawab untuk memastikan perempuan tidak hanya menjadi pewaris kebudayaan, tetapi menjadi aktor utama dalam menentukan arah kebudayaan dan peradaban Indonesia.
Sebab, Indonesia masa depan tidak cukup membutuhkan generasi yang mampu menguasai teknologi. Indonesia membutuhkan generasi yang berakar pada kebudayaan, berpijak pada kemanusiaan, beriman, berkeadilan, dan berani menciptakan masa depan. Tugas kader pergerakan bukan sekadar menjaga Indonesia agar tidak kehilangan identitas, tetapi menjadikan identitas tersebut sebagai kekuatan untuk membangun peradaban.(SN)
