Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Nasional

Sekjen PB PMII Soroti Pengisian Kursi Wapres, Dorong Proses Konstitusional Cepat dan Sebut Nama Sufmi Dasco Ahmad

×

Sekjen PB PMII Soroti Pengisian Kursi Wapres, Dorong Proses Konstitusional Cepat dan Sebut Nama Sufmi Dasco Ahmad

Sebarkan artikel ini
Dok Istimewa, Sekjend PB PMII; Ahmad Syahrul Fadhil

SIARNUSANTARA.ID – Jakarta, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyampaikan sikap organisasi menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia. PB PMII memandang kekosongan jabatan tersebut perlu segera diisi melalui jalur konstitusional dengan memprioritaskan kepentingan rakyat dan stabilitas nasional.

Dalam pandangan PB PMII, pengisian jabatan strategis ini bukan sekadar dinamika elite politik. Masyarakat menantikan roda pemerintahan yang berjalan efektif, kebijakan yang menyentuh kesejahteraan, serta kepemimpinan yang dapat dipercaya. Kekosongan posisi Wakil Presiden yang berlangsung terlalu lama dikhawatirkan memicu ketidakpastian dan spekulasi yang tidak produktif di ruang publik.

“Rakyat tidak membutuhkan kegaduhan. Rakyat membutuhkan kepastian dan kepemimpinan yang bekerja untuk mereka. Karena itu, pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilakukan dengan cepat, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan bangsa,” tegas Sekretaris Jenderal PB PMII, Ahmad Syahrul Fadhil, yang akrab disapa Ruli.

Ruli menguraikan kriteria tokoh yang dinilai layak menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut, antara lain memiliki ketegasan sikap, jujur kepada publik maupun Presiden, serta sanggup merawat stabilitas politik. Menurutnya, stabilitas politik berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan menjadi prasyarat kelancaran pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta keberlanjutan program pemerintah.

Selain itu, mengingat kemajemukan Indonesia dari sisi suku, agama, budaya, hingga pandangan politik, dibutuhkan figur pemimpin yang mampu merajut keberagaman tersebut. Atas dasar pertimbangan itu, PB PMII menyampaikan aspirasi bahwa Prof. Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang sesuai dengan kriteria yang mereka harapkan.

“Dari seluruh kriteria yang kami sampaikan, yaitu tegas, jujur, dan mampu merekatkan bangsa, kami menilai sosok yang paling cocok untuk mengisi jabatan Wakil Presiden adalah Prof. Sufmi Dasco Ahmad. Beliau tegas dalam bersikap, memiliki pengalaman panjang di parlemen, dan terbukti mampu membangun komunikasi lintas partai serta merangkul berbagai elemen bangsa,” ujar Ruli.

Ia menambahkan, figur dengan rekam jejak seperti Prof. Dasco dinilai dapat mendampingi Presiden dalam menjaga stabilitas politik sekaligus memastikan program kerja pemerintah tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.

Sebagai organisasi kemahasiswaan, PB PMII menegaskan bahwa keputusan politik saat ini akan berdampak langsung pada masa depan generasi muda. Oleh karena itu, ruang politik yang sehat, keteladanan kejujuran pemimpin, serta iklim yang kondusif sangat dibutuhkan agar generasi penerus dapat belajar dan berkarya dengan baik.

Senada dengan pandangan tersebut, Ketua Umum PB PMII, Mohammad Shofiyulloh Cokro, menyatakan bahwa penyampaian sikap ini merupakan bentuk tanggung jawab moral organisasinya sebagai bagian dari elemen masyarakat.

“PMII lahir dan tumbuh bersama perjalanan bangsa ini. Dalam situasi seperti sekarang, kami tidak boleh diam. Kami ingin memastikan kursi Wakil Presiden diisi oleh sosok yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga berintegritas, jujur, dan mampu menjaga persatuan. Itulah alasan kami menyampaikan aspirasi ini secara terbuka,” ujar Cokro.

Cokro pun menginstruksikan seluruh kader PMII di berbagai daerah agar turut berpartisipasi menjaga situasi tetap aman dan terkendali.

“Kepada seluruh kader PMII di penjuru tanah air, mari kawal proses ini dengan kepala dingin, tetap kritis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi persatuan bangsa harus tetap di atas segalanya,” tuturnya.

Ruli kembali menegaskan bahwa keterlibatan generasi muda sangat penting untuk mengawal jalannya proses politik secara transparan dan akuntabel. Kendati menyampaikan aspirasi organisasi, PB PMII tetap menghormati bahwa kewenangan penuh pengisian jabatan Wakil Presiden berada di tangan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai amanat Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Menutup pernyataannya, PB PMII menyampaikan empat poin seruan kepada seluruh pihak:

1. Meminta Presiden dan MPR segera memproses pengisian jabatan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan konstitusi.

2. Mengajak seluruh partai politik dan elemen bangsa mengutamakan kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas politik.

3. Mendorong kalangan mahasiswa dan generasi muda mengawal proses ini secara kritis, damai, dan bertanggung jawab.

4. Mengimbau masyarakat luas agar tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum terverifikasi kebenarannya.