SIARNUSANTARA.ID – Kemiskinan tak pernah datang sendirian. Ia bergandengan dengan pengangguran, keterbatasan akses pendidikan, lemahnya daya beli, hingga kesempatan ekonomi yang tidak merata.
Wajahnya berbeda-beda: petani yang memiliki lahan tetapi sulit menjangkau pasar, nelayan yang memiliki hasil tangkapan tetapi tak punya akses menjualnya dengan harga layak, atau seseorang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan harus membagi penghasilan yang tak seberapa untuk kebutuhan yang semakin banyak.
Akarnya sering berkelindan, dan persoalan seperti itu sulit diselesaikan dengan cara terpisah-pisah. Dari kebutuhan itulah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) – badan pertama dalam sejarah republik yang secara eksplisit menyandang kata “kemiskinan” dalam namanya.
Pesannya jelas: persoalan ini membutuhkan perhatian yang lebih terarah, bukan lagi pekerjaan satu kementerian, melainkan agenda bersama.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ini harus dilakukan lewat kerja-kerja kolaborasi lintas sektor,” tegas Iwan Sumule, Wakil Kepala BP Taskin kepada Siar Nusantara.
Dari situlah BP Taskin bekerja. Tanpa mengambil alih program kementerian, lembaga ini menjadi penghubung: menyatukan arah, mempertemukan berbagai upaya, dan memastikan dampaknya terasa hingga ke akar rumput.
Di balik setiap program ada kehidupan yang harus disentuh. Bantuan sosial bisa menjadi penyangga saat sebuah keluarga berada dalam tekanan. Tetapi jalan yang lebih panjang membutuhkan pekerjaan, keterampilan, pembiayaan, pendidikan, atau akses ke pasar dan jawabannya tak selalu berada di satu tempat.
Dalam koordinasi BP Taskin, terdapat 17 kementerian dan lembaga dengan program terkait pengentasan kemiskinan, masing masing membawa mandat sendiri. Di awal perjalanan, Iwan mengakui adanya ego sektoral—hal yang tak asing dalam birokrasi. Namun kemiskinan tidak mengenal batas kementerian: seseorang yang kehilangan pekerjaan mungkin membutuhkan bantuan sosial hari ini, pelatihan besok, dan pasar untuk menjual produknya setelah itu.
Cara pandang ini membuat pengentasan kemiskinan lebih menyerupai pekerjaan membangun sebuah ekosistem daripada sekadar menjalankan daftar program. Maka pekerjaan berikutnya adalah membangun sebuah peta.
BP Taskin menyusun rencana induk sebagai acuan bersama bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diselaraskan dengan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
Di sinilah pemerintah daerah memperoleh peran lebih besar, sebab kemiskinan punya karakter lokal.
“Program pengentasan kemiskinan tidak bisa digeneralisir terhadap semua daerah, karena aspek sosiologinya berbeda-beda,” ujarnya.
Peran daerah kian penting ketika berbicara soal data. Selama bertahun-tahun, program pemerintah berjalan dengan basis data masing-masing. Kini pendekatan itu diarahkan menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), demi gambaran yang lebih utuh soal kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Namun satu data bukan berarti pekerjaan selesai—kondisi masyarakat terus berubah, sehingga verifikasi dan validasi menjadi kerja yang terus berjalan, dan daerah kembali menjadi pihak paling dekat dengan perubahan itu.
Di atas semua itu ada target yang ambisius: pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 4–4,5 persen pada 2029. Untuk mencapainya, menurut Iwan, dibutuhkan konsistensi penurunan sekitar satu persen setiap tahun.
Angka bukan akhir dari cerita. Ia hanya memberi tahu berapa banyak orang yang masih berada dalam kemiskinan, bukan bagaimana rasanya hidup di dalamnya. Keberhasilan sebuah kebijakan lebih ditentukan oleh apakah upaya itu benar benar sampai kepada yang membutuhkan dan mampu mengubah pilihan hidup mereka: menyekolahkan anak, memilih pekerjaan yang lebih baik, mengembangkan usaha, atau membangun kehidupan tanpa terus bergantung pada bantuan.
Iwan menyebutnya sebagai pekerjaan yang berat sekaligus mulia dimensi kemanusiaan yang jauh lebih besar dari pada sekadar target tahunan.
“Kerja-kerja dalam mengentaskan kemiskinan itu memang kerja yang berat dan sekaligus mulia,” ujarnya.
“Kerja-kerja dalam mengentaskan kemiskinan itu berarti bahwa kita bekerja di jalan kenabian,” tambahnya bermetafora.
Pada akhirnya, keberhasilan tidak akan terlihat di ruang rapat. Ukuran paling jujur dari sebuah kebijakan bukan apa yang tertulis dalam laporan. Melainkan perubahan yang terjadi di meja makan, di sawah, di perahu nelayan, dan di rumah-rumah yang selama ini hidup di tepian kesempatan. (SN)
