SIARNUSANTARA.ID – Rutinitas harian anggota Dewan membuka lembaran demi lembaran dari tumpukan dokumen di atas meja kerja. Sampai di satu dokumen, bola matanya menatap tajam dan keningnya mulai menampakkan garis-garis kerutan.
Potensi kerugian negara akibat pencurian hasil laut bisa mencapai Rp300 triliun setahun. Angka itu disebut Arif Rahman dengan merujuk pada sejumlah pengamat kelautan. Bukan angka kecil. Dan cukup untuk membuat kita bertanya, seberapa besar kekayaan laut sendiri masih “bocor” ke luar negeri sebelum sempat dinikmati nelayan yang menangkapnya?
Pertanyaan itu dibawa Arif Rahman, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, yang membidangi urusan pangan, pertanian, dan kelautan. Dari ruang rapat hingga kunjungan ke gudang Bulog, ia menceritakan apa yang terjadi di balik isu ketahanan pangan Indonesia—dan persoalannya ternyata jauh lebih luas dari sekadar memastikan beras tersedia.
Cadangan beras nasional yang disebut pemerintah berada di angka 25 juta ton, menurut Arif, merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Dengan konsumsi rumah tangga sekitar 2,5 juta ton per bulan, masih ada jarak yang cukup untuk menjaga pasokan. Namun beras hanyalah satu bagian dari cerita.
“Problem yang harus kita cermati ke depan adalah bagaimana rantai pasok ini bisa terus berjalan,” ujarnya kepada Siar Nusantara.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi persoalan jarak sekaligus harga. Karena itu, Komisi IV mendorong Kementerian Pertanian, Bappenas, dan Bulog menambah pasokan beras SPHP, terutama ke daerah 3T seperti Papua, agar harga tidak melambung di titik-titik terjauh negeri.
Dari rantai pasok, pembicaraan bergeser pada satu kata yang beberapa kali muncul: ekosistem.
Program seperti Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Merah Putih, menurut Arif, punya potensi menggerakkan ekonomi desa pesisir. Dermaga, cold storage, pabrik es, hingga sarana pendukung lainnya bisa menjadi bagian dari ekosistem itu. Tetapi fasilitas saja tidak cukup.
“Sisi buruknya ya sudah jelas, kemarin misalkan kayak MBG niatnya baik tapi ada keracunan. Tapi yang paling parah dari korupsinya. Dari korupsi itulah maka timbul keracunan,” katanya.
Karena itu, program-program tersebut perlu diawasi dan dievaluasi. Ekosistem usaha yang dibangun tanpa pengawasan bisa berubah menjadi persoalan baru.
Masalah lain muncul bahkan sebelum program berjalan: tanah.
Kampung Nelayan Merah Putih menggunakan skema hibah sehingga tanahnya harus berasal dari negara, pemerintah daerah, atau desa. Di sejumlah daerah, tanah seperti itu tidak selalu tersedia.
Pekalongan, misalnya, menghadapi persoalan tersebut. Masalah lahan juga muncul pada program desa tematik perikanan. Ada desa yang memiliki lahan, tetapi statusnya kawasan hutan. Proses pemanfaatannya kemudian membutuhkan izin dan koordinasi lintas lembaga.
“Ini yang menurut saya harus disinergiskan,” tegasnya.
Bagi Arif, program pemerintah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jika satu urusan berada di ATR/BPN, urusan lain di kehutanan, sementara program perikanan berada di KKP, semuanya perlu bertemu.
Perhutanan sosial, misalnya, dapat disinergikan dengan pertanian sehingga lahan, bibit, dan teknologi tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ujungnya tetap sama: bagaimana petani dan nelayan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
Persoalannya bukan hanya produksi. Setelah panen, muncul pertanyaan lain: siapa yang membeli?
Arif memberi contoh cabai. Selama ini cabai banyak dijual dalam bentuk segar. Padahal, dengan teknologi, cabai bisa digiling menjadi bubuk, disimpan lebih lama, lalu dikirim ke pasar seperti Timur Tengah dan Eropa.
Di sektor kelautan, ia melihat persoalan serupa pada benur. Benur tersedia di Indonesia, tetapi menurutnya keuntungan justru lebih banyak dinikmati Vietnam. Nilai tambah, menurut Arif, masih banyak yang bisa dikerjakan di dalam negeri.
Soal impor pangan, ia melihat logikanya sederhana. Impor dilakukan ketika stok dalam negeri menipis atau belum mampu memenuhi kebutuhan. Intensifikasi lahan, optimalisasi lahan, dan cetak sawah dapat membantu menekan ketergantungan tersebut.
Pada titik ini, pasar kembali menjadi penting. Petani tidak cukup didorong menghasilkan komoditas tertentu jika setelah panen masih harus mencari sendiri ke mana hasilnya akan dijual.
“Bagaimana program-program yang ada itu bisa menjadi program yang berkelanjutan, supaya akhirnya ekosistem ekonominya terbentuk,” pungkasnya. (SN)
