SIARNUSANTARA.ID – Azan subuh belum lagi terdengar ketika tangan-tangan mulai bekerja. Sepasang tangan menata meja, menggelar karpet kusam, lalu menyusun piring-piring berisi aneka kue.
Di tempat lain, tangan-tangan lain membuka satu per satu papan kayu. Ada angka 1, 2, 3, ditulis dengan spidol sebagai penanda agar susunannya tak terlupa. Warung sembako kecil di pojok jalan itu dibuka, menunggu pembeli datang.
Di sebuah rumah, pintu diketuk sepagi itu. Seorang ibu datang membawa pakaian anaknya, meminta tolong untuk dijahitkan. Ada pula yang menghidupkan koperasi kecil agar tetangganya tidak jatuh ke tangan rentenir.
Hal-hal seperti itu yang dilihat Anggia Ermarini selama bertahun-tahun berkeliling sebagai kader Fatayat NU, masuk ke gang sempit dan kampung yang tak pernah masuk berita. Yang ia temui hampir selalu perempuan, bekerja sejak pagi, mengurus rumah sekaligus mencari penghasilan.
“Mereka inilah tulang punggung ekonomi keluarga di Indonesia,” ujarnya kepada Siar Nusantara.
“Tapi anehnya, mereka justru kelompok yang paling jarang dipikirkan saat kebijakan ekonomi dirancang di Jakarta,” setengah bertanya.
Ketua Komisi VI DPR RI periode 2024 2029 dari Fraksi PKB ini punya satu angka yang selalu ia ulang setiap kali bicara soal UMKM: lebih dari separuh pelaku usaha kecil di Indonesia adalah perempuan. Bukan sekadar statistik pemanis pidato.
Bagi Anggia, angka itu menjadi bukti bahwa mitos lama tentang siapa yang sebenarnya menjaga ekonomi negara perlu dibongkar.
“Kedaulatan ekonomi yang sebenarnya justru dijaga di tempat-tempat yang jarang disorot,” katanya.
Bukan di ruang rapat gedung tinggi tempat para direktur korporasi raksasa duduk, tapi di rumah seorang ibu di Tasikmalaya yang menjual bordir sampai tembus pembeli luar negeri lewat lokapasar.
Di kampung pesisir, kelompok perempuan mengolah hasil tangkapan jadi produk kemasan bernilai jual lebih tinggi. Mereka menjaga devisa dan menahan uang tetap berputar di dalam negeri.
Dari perjalanan-perjalanan itu, Anggia melihat persoalan yang terus berulang. Modal sulit didapat karena tidak punya agunan yang diterima bank, sehingga pilihan yang tersisa sering tengkulak atau pinjaman berbunga mencekik.
Hasil produksi bagus, tapi rantai pasok dikuasai pemain besar yang menentukan harga sepihak. Pelatihan datang silih berganti, lalu berhenti begitu acara selesai. Persoalan itu makin terasa ketika keadaan ekonomi memburuk. Perempuan pelaku usaha lebih dulu kehilangan pemasukan saat krisis.
Mereka juga sulit mengakses kredit formal karena aset keluarga kerap atas nama suami, dan cepat gulung tikar ketika daya beli turun.
“Kita tidak memperkuat sebuah bangunan dengan menambah tebal tembok yang sudah kokoh, melainkan dengan memperbaiki fondasi yang paling ringkih,” katanya.
Kerentanan itu juga terlihat ketika UMKM didorong masuk ke ekonomi digital.
Menurut Anggia, membuat akun jualan online baru bagian paling mudah. Percuma mengampanyekan UMKM go digital kalau sinyal internet di luar Jawa masih timbul tenggelam. Produk impor murah lewat platform lintas batas juga kerap menggilas produk lokal. Di sisi lain, ada belanja pemerintah yang nilainya ratusan triliun rupiah per tahun. Bagi Anggia, akses kesana bisa menjadi ruang untuk menyerap produksi dalam negeri.
“UMKM tidak butuh sertifikat pelatihan,” tegasnya.
“Mereka butuh pendamping yang menemani sampai usahanya benar-benar bisa berjualan daring, mengelola stok, dan melayani pembeli dengan baik,” tambahnya.
Kebutuhan akan pendampingan itu kembali pada apa yang ia lihat sejak berkeliling bersama Fatayat NU. Banyak program berhenti ketika kegiatan selesai.
Bagi Anggia, pelaku usaha masih membutuhkan pendampingan sampai benar-benar bisa menjalankan usahanya sendiri. Cara pandang itu pula yang ia bawa ke ruang politik.
Sebagai perempuan yang mengurus isu ekonomi berskala triliunan, Anggia mengaku masih sering menghadapi asumsi halus bahwa urusan seperti ini “sebaiknya” dipercayakan ke orang lain. Ia menjawabnya dengan penguasaan materi: membaca laporan keuangan BUMN secara saksama sebelum rapat, termasuk bagian yang biasa dilewati karena dianggap rumit.
“Ketika kita mampu menunjukkan asumsi yang kurang berdasar dalam sebuah proyeksi, percakapan dengan sendirinya berpindah dari soal siapa yang bicara ke soal apa yang dibicarakan,” katanya.
“Kompetensi adalah bahasa yang dihormati semua kalangan,” tambahnya.
Harapannya sederhana sekaligus jangka panjang: suatu hari nanti, seorang anak perempuan di kampung mana pun tumbuh besar tanpa pernah berpikir ada kursi yang tidak boleh ia duduki karena ia perempuan.
“Selama pikiran seperti itu masih ada di kepala anak-anak kita, berarti pekerjaan kita belum selesai,” pungkasnya. (SN)
