SIARNUSANTARA.ID – Setiap Jumat pagi, ada dua orang yang datang ke sekitar rumah Novrizal Tahar di Ciputat. Sepasang suami istri. Mereka membawa gerobak dan mengumpulkan apa saja yang masih bisa dijual: kardus, botol plastik, kertas. Pekerjaan itu selesai dalam beberapa jam. Yang tersisa adalah tumpukan barang yang akan dibawa pergi dan sedikit uang untuk dibawa pulang.
Suatu hari, percakapan mereka beralih kepada anak-anak. Dua anak. Keduanya tidak lagi sekolah. Yang satu berhenti di kelas empat sekolah dasar. Yang lain sampai kelas dua SMP. Ada persoalan biaya. Ada juga masalah lain yang membuat sekolah perlahan terasa semakin jauh.
Novrizal mengingat cerita itu. Bukan karena keluarga tersebut satu-satunya yang mengalami hal serupa. Justru karena mereka bukan satu-satunya.
Di sebuah negara dengan hampir 300 juta penduduk, kemiskinan sering kali dibicarakan melalui angka. Berapa banyak keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Berapa persen yang masuk desil terbawah. Berapa rupiah bantuan yang disalurkan. Namun di balik setiap angka ada kehidupan yang berjalan dengan caranya sendiri.
Ada anak yang berhenti sekolah. Ada orang yang bekerja setiap hari tetapi tidak memiliki KTP. Ada keluarga yang berpindah tempat tinggal dan akhirnya kehilangan akses terhadap berbagai layanan dasar.
“Kalau kita bicara kemiskinan, jangan hanya melihat angka,” katanya.
Novrizal kini bekerja sebagai Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), tetapi pekerjaannya tidak banyak terlihat di ruang publik.
Dia tidak membagikan bantuan secara langsung atau membuka layanan di loket. Pekerjaannya lebih banyak berada di antara berbagai institusi. Sekitar 45 kementerian dan lembaga memiliki program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah memiliki kebutuhan dan persoalannya sendiri.
Di tengah semuanya itu, BP Taskin mencoba mencari titik temu. Novrizal menyebutnya orkestrasi. Istilah itu mungkin terdengar besar. Dalam praktiknya, pekerjaan tersebut lebih sederhana dan sekaligus lebih rumit: memastikan program yang sudah ada dapat menemukan orang yang tepat. Masalahnya, tidak semua orang mudah ditemukan.
Novrizal mencontohkan pemulung. Jumlahnya diperkirakan mencapai empat juta orang di Indonesia. Sekitar separuh hingga 60 persen, menurut data yang ia sampaikan, belum memiliki KTP.
Tanpa identitas, seseorang menjadi sulit masuk ke dalam berbagai sistem. Bukan karena ia tidak membutuhkan layanan kesehatan, pendidikan atau perlindungan sosial. Hanya saja, negara membutuhkan cara untuk mengenalinya.
Di sinilah data menjadi penting. Tetapi data juga memiliki kebiasaan buruk: ia bisa menjadi tua. Di Kabupaten Jember, misalnya, proses verifikasi terhadap kelompok desil 1 menemukan nama-nama yang sudah meninggal dan orang-orang yang telah pindah.
Sementara itu, di luar daftar, mungkin ada orang lain yang justru belum pernah tercatat. Orang-orang bergerak. Data sering kali tertinggal.
“Kalau data sudah rapi, sasaran yang ditembak benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah mulai mem bangun pendekatan yang lebih terarah. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional diharapkan menjadi satu rujukan bersama. Subsidi dan bantuan juga perlahan di arahkan berdasarkan by name, by address.
Perubahan ini terdengar administratif. Namun bagi seseorang yang selama ini tidak tercatat, ia bisa berarti sesuatu yang jauh lebih sederhana: akhirnya ditemukan.
Teknologi kemudian masuk ke dalam cerita
Di Banyuwangi, pemerintah menguji digitalisasi perlindungan sosial. Pemodelan statistik dan kecerdasan buatan digunakan untuk membantu membaca data dan memperbaiki ketepatan sasaran. Tetapi teknologi tidak dapat melakukan semuanya. Seseorang tetap harus datang ke lapangan.
Memastikan bahwa sebuah nama masih hidup. Bahwa sebuah alamat masih ditempati. Bahwa seseorang yang selama ini tidak terlihat memang ada.
Pada akhirnya, kemiskinan tidak selalu membutuhkan teknologi yang lebih canggih. Kadang ia membutuhkan sistem yang lebih teliti. Dan setelah seseorang ditemukan, pertanyaan berikutnya adalah apa yang dilakukan untuknya.
Novrizal membedakan dua pekerjaan. Yang pertama adalah perlindungan sosial—membantu mereka yang belum mampu berdiri sendiri. Yang kedua adalah pemberdayaan—membuka jalan agar mereka dapat bergerak tanpa bantuan.
“Kalau orang sudah hampir tenggelam, kita kasih pelampung. Setelah dia selamat, baru kita kasih kapal. Kapal itu pemberdayaan ekonomi,” ujarnya memberi perumpamaan yang sederhana.
Pelampung menjaga seseorang tetap hidup. Kapal membawanya ke tempat lain. Dalam kehidupan nyata, kapal itu bisa berupa pekerjaan, pelatihan, usaha kecil atau pendidikan.
Program seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis, menurut Novrizal, juga ditempatkan dalam kerangka yang lebih panjang: memastikan anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan untuk tetap berada di sekolah dan tumbuh dengan kondisi yang lebih baik.
Novrizal telah bekerja sebagai birokrat sejak 1996. Ia sudah cukup lama melihat bagaimana program datang dan pergi, sementara persoalan kemiskinan tetap tinggal. Karena itu, target pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026 dan terus menurunkan kemiskinan absolut hingga 2029 bukan sekadar persoalan angka baginya.
Ukuran keberhasilan mungkin jauh lebih kecil. Seorang anak yang kembali ke sekolah. Seseorang yang akhirnya memiliki KTP. Sebuah keluarga yang untuk pertama kalinya memiliki kesempatan memilih pekerjaannya sendiri.
Kembali ke Ciputat, pasangan pemulung itu mungkin masih datang setiap Jumat pagi. Gerobak mereka masih mengangkut kardus dan botol plastik. Namun cerita mereka mengingatkan pada sesuatu yang sering hilang ketika kemiskinan dibicarakan dalam angka besar.
Bahwa pekerjaan mengentaskan kemiskinan pada akhirnya bukan hanya tentang berapa banyak orang yang menerima bantuan. Melainkan tentang berapa banyak orang yang suatu hari tidak lagi membutuhkannya. (SN)
