Siarnusantara.id – Indonesia kembali mencatat sejarah penting di panggung internasional. Pada tahun 2026, Indonesia resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM.
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan pada 8 Januari 2026 dalam organizational meeting pertama Dewan HAM tahun ini di Jenewa. Sebelumnya, melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan, negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) telah menominasikan Indonesia untuk menduduki posisi tersebut, sebagaimana diumumkan dalam Siaran Pers Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025.
Mandat ini merupakan hasil kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri RI. Selain mengoordinasikan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, Kemlu RI juga aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai perwakilan negara sahabat di Jakarta.
Dalam kerangka koordinasi tersebut, Perutusan Tetap RI di Jenewa menjadi garda terdepan Indonesia di Dewan HAM, dengan dukungan Perutusan Tetap RI di New York serta kontribusi perwakilan RI lainnya. Seluruh upaya dijalankan secara terpadu melalui komunikasi diplomatik yang konsisten dan selaras dengan praktik diplomasi Indonesia di forum multilateral.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa. Sebelum menduduki posisi tersebut, Sidharto telah menorehkan rekam jejak panjang, antara lain sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan. Sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai dengan programme of work tahunan serta isu-isu HAM yang menjadi perhatian global.
Menteri Luar Negeri RI menegaskan bahwa presidensi Indonesia akan dijalankan secara imparsial, objektif, dan transparan. Fokus utama adalah membangun kepercayaan, memperkuat dialog lintas kawasan, serta mendorong keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan. Tema kepemimpinan Indonesia, “A Presidency for All”, menegaskan komitmen untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.
Presidensi ini merupakan kali pertama bagi Indonesia sejak Dewan HAM dibentuk pada 2006. Kepercayaan internasional diberikan berdasarkan rekam jejak konsistensi Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Indonesia tercatat enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden, yakni pada 2009 oleh Dubes Dian Triansyah Djani dan pada 2024 oleh Dubes Febrian A. Ruddyard. Bahkan, sebelum Dewan HAM berdiri, Indonesia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi HAM PBB pada 2005 melalui Dubes Makarim Wibisono.
Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB 2026 menjadi tonggak penting diplomasi multilateral. Dengan tema “A Presidency for All”, Indonesia berkomitmen menghadirkan presidensi yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada penguatan konsensus global dalam isu hak asasi manusia.
