Siarnusantara.id – Aceh, Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI untuk mempercepat proses pemulihan di Provinsi Aceh. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah membentuk Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai ketua.
Dalam rapat koordinasi yang digelar pada 7 Januari 2025, seluruh kementerian dan lembaga menegaskan komitmen untuk meniadakan ego sektoral dan memperkuat sinergi agar pemulihan berjalan cepat, terintegrasi, serta masyarakat terdampak merasakan kehadiran nyata pemerintah.
Kemendikdasmen melaporkan telah membersihkan 2.756 sekolah terdampak dan memulai kembali pembelajaran di 2.468 sekolah. Selain itu, didirikan 18 tenda belajar dan akan segera didistribusikan 80 tenda tambahan, disertai penyaluran 15.500 paket school kit serta tunjangan khusus guru terdampak senilai Rp15,7 miliar yang ditransfer langsung ke rekening penerima. Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan menurunkan sekitar 3.300 tenaga kesehatan dan mengaktifkan seluruh fasilitas layanan kesehatan, meski masih terdapat tiga puskesmas yang perlu direlokasi.
Rapat juga menekankan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur. Ketua Posko Pemulihan Bencana DPR RI, TA Khalid, bersama Koordinator Lintas Sektor sekaligus Dirjen Bina Adwil, Safrizal ZA, menyepakati sejumlah prioritas pemulihan. Fokus diarahkan pada pembangunan dan perbaikan jembatan, pemulihan akses jalan desa dan antarwilayah, pengaktifan kembali fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
Selain itu, prioritas mencakup normalisasi sungai, rehabilitasi tanggul dan bendungan, serta pemulihan akses jalan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa percepatan penanganan telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota terdampak dengan sistem simultan berbasis skala prioritas, termasuk pemantauan teknis jembatan Bailey agar berfungsi optimal.
Safrizal ZA menegaskan bahwa fase pemulihan saat ini menuntut kecepatan dan ketepatan, khususnya menjelang Bulan Suci Ramadhan. “Pemulihan pascabencana bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat. Titik distribusi bahan makanan yang masih terhambat harus benar-benar dicek agar tidak mengganggu stok pangan masyarakat Aceh,” tegas Safrizal.
Ia menambahkan bahwa pemerintah memastikan kelancaran distribusi pangan, ketersediaan air bersih, dukungan sandang, serta percepatan pemindahan pengungsi dari tenda ke hunian sementara. “Seluruh pekerjaan harus dilakukan secara paralel, mulai dari jalan dan jembatan, normalisasi sungai, tanggul, listrik, hingga komunikasi. Integrasi dan kolaborasi lintas K/L di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Nasional menjadi kunci agar pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Satgas DPR RI menegaskan pentingnya memastikan tidak ada lagi wilayah yang terisolir. Pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait berkomitmen mengawal seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara berkelanjutan, termasuk pembangunan hunian sementara dan penyediaan air bersih bagi warga, agar pemulihan benar-benar mendorong Aceh bangkit.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Keuangan, Kementerian PPPA, BP BUMN, Satgas Darurat Jembatan, unsur TNI, BUMN, serta pemerintah daerah. Pertemuan bertujuan memperoleh pembaruan progres pemulihan dari masing-masing penanggung jawab lintas sektor.
