SIARNUSANTARA.ID – Dalam membangun ketahanan digital, terdapat sejumlah tantangan nyata yang harus dijawab. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, mudah, aman, inklusif, terjangkau, dan tangguh terus meningkat. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti big data, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan blockchain bergerak sangat cepat.
“Tantangan lainnya adalah meningkatnya ancaman serangan siber dan kebutuhan akan perlindungan data pribadi. Dan tentu, literasi serta kompetensi digital ASN masih belum merata sehingga harus terus diperkuat,” ujar Menteri Rini saat menjadi keynote speaker pada Digital Resilience Summit 2025 di Kantor INA Digital, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Dalam menghadapi tantangan tersebut, ia menekankan bahwa strategi pemerintah harus terarah. Strategi pertama adalah memastikan setiap layanan publik benar-benar berfokus pada pengguna, lebih human-centric, inklusif, dan proaktif. Kedua, membangun regulasi dan tata kelola yang adaptif agar adopsi teknologi dan inovasi dapat berlangsung lebih cepat. Ketiga, memperkuat kolaborasi multipihak melalui sinergi pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan industri.
Strategi keempat adalah mengelola risiko dengan lebih baik melalui identifikasi dan mitigasi di setiap layanan dan perubahan. Strategi kelima adalah melakukan reskilling dan upskilling ASN agar siap dengan future skills yang dibutuhkan di era digital.
“Dengan strategi inilah kita dapat mewujudkan birokrasi yang benar-benar tangguh dan siap menghadapi era digital,” jelasnya.
Menurut Menteri Rini, ketahanan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi konsistensi pemerintah untuk hadir melayani masyarakat bahkan di tengah tantangan dan guncangan. Ketahanan digital terwujud melalui inovasi, adaptasi, dan optimasi operasional yang berkelanjutan.
“Dengan begitu, layanan publik tetap berjalan, dan yang paling penting mampu menghadirkan layanan yang tepercaya,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa ketahanan digital memerlukan perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, operasional yang efektif, kompetensi SDM yang mumpuni, ekosistem yang kuat, serta tata kelola dan regulasi yang jelas. Namun semua itu tidak akan efektif tanpa kompetensi yang relevan.
Laporan Future of Jobs dari World Economic Forum menunjukkan bahwa kompetensi paling penting ke depan bukan lagi rutinitas administratif, tetapi keterampilan berpikir analitik, literasi teknologi, hingga penguasaan AI dan big data.
“Artinya, ASN kita harus siap beradaptasi. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan rutinitas lama, tetapi harus mengembangkan keterampilan baru, terutama keterampilan digital. Karena tanpa kompetensi yang tepat, sulit bagi kita mewujudkan birokrasi yang tangguh dan mampu menopang ketahanan digital bangsa,” tegasnya.
Menteri Rini menambahkan bahwa ketahanan digital pemerintah tidak hadir secara instan, melainkan dibangun melalui strategi jangka panjang yang juga mendukung program prioritas Presiden. Kesuksesan program prioritas tersebut membutuhkan tata kelola, manajemen program, pengendalian pelaksanaan, dan reformasi struktural yang solid.
“Transformasi digital pemerintah dan tata kelola data pembangunan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesuksesan program prioritas Presiden,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa transformasi digital pemerintah harus bergeser dari sekadar penataan prosedur menuju orientasi pada dampak. Bukan hanya efisiensi administratif, tetapi reimaginasi peran negara agar tetap hadir memberikan layanan di tengah berbagai tantangan. Bukan lebih banyak aplikasi, tetapi keterpaduan layanan yang memudahkan masyarakat.
Arah kebijakan jangka panjang pemerintah digital 2025–2045 mengarahkan masuk ke era baru tata kelola, yaitu Governance 5.0, sebuah perubahan paradigma dari governing for citizens menjadi governing with citizens.
“Dalam model ini, masyarakat tidak lagi dipandang hanya sebagai penerima layanan, tetapi sebagai mitra aktif dalam desain dan implementasi kebijakan,” ujarnya.
Menteri Rini juga menyambut baik terselenggaranya Digital Resilience Summit 2025 sebagai perwujudan nyata upaya governing with citizens. “Forum ini menjadi ajang penguatan kolaborasi lintas sektor, bukan hanya antarinstansi pemerintah, tetapi juga bersama industri, akademisi, dan masyarakat sipil,” pungkasnya.
