Di tengah ketegangan geopolitik dan dinamika perang dagang global yang semakin kompleks, peran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan (BBKHIT Sulsel) menjadi semakin strategis. BBKHIT Sulsel memiliki tanggung jawab memastikan setiap komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang diekspor dari wilayah Sulawesi Selatan telah memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan yang ditetapkan oleh negara tujuan. Dengan kata lain, BBKHIT Sulsel hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas dan daya saing komoditas ekspor.
Peran tersebut diimplementasikan melalui sistem pengawasan dan sertifikasi yang ketat serta berbasis risiko. Sistem ini didukung digitalisasi layanan melalui “BEST Trust” dan integrasi dengan “Sistem National Single Submission”. Hasilnya, BBKHIT Sulsel mampu memberikan jaminan kepastian dan efisiensi dalam proses ekspor. Upaya ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan negara mitra dagang, terutama ketika banyak negara memperketat kebijakan teknis akibat instabilitas global.
Selain itu, BBKHIT Sulsel juga berperan dalam mendorong daya saing industri lokal melalui fungsi utamanya sebagai pelindung kelestarian sumber daya alam hayati dan fasilitator perdagangan. Salah satu bentuk konkret kontribusinya adalah memastikan seluruh komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang keluar-masuk wilayah Sulsel bebas dari hama dan penyakit serta memenuhi standar keamanan pangan.
BBKHIT Sulsel juga aktif memberikan pendampingan teknis kepada pelaku usaha, baik UMKM maupun eksportir besar, terkait standar mutu, ketentuan, serta prosedur karantina untuk ekspor, impor, dan antararea sesuai regulasi. Dengan demikian, industri lokal dapat bersaing tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas dan kepatuhan terhadap standar global.
Tak berhenti di situ, BBKHIT Sulsel terus beradaptasi terhadap perubahan regulasi internasional, memperkuat kapasitas laboratorium uji, serta membangun sinergi dengan instansi terkait dan pelaku usaha, terutama dalam memastikan produk ekspor bebas dari organisme pengganggu dan aman dikonsumsi. Upaya ini tidak hanya melindungi negara tujuan dari risiko biologis, tetapi juga memperkuat citra positif komoditas Indonesia, khususnya dari Sulawesi Selatan.
Dengan cara ini, BBKHIT Sulsel turut menjaga stabilitas ekonomi nasional, memastikan arus perdagangan tetap berjalan, dan membantu pelaku usaha agar mampu bersaing di pasar global, bahkan dalam situasi geopolitik yang penuh tantangan.
Tak kalah penting, BBKHIT Sulsel menjadi mitra strategis dalam mendorong percepatan ekspor komoditas unggulan daerah, seperti rumput laut, sarang burung walet, porang, dan komoditas lainnya. Dengan jaminan mutu dan kesehatan dari BBKHIT Sulsel, produk-produk tersebut kini memiliki posisi tawar yang lebih tinggi di pasar internasional.
“Melalui pengawasan biosekuriti, layanan karantina yang profesional, serta peran aktif dalam edukasi dan fasilitasi, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing industri lokal sebagai bagian dari upaya bersama mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan Indonesia secara keseluruhan,” kata Kepala BBKHIT Sulsel, Sitti Chadidjah, kepada Siar Nusantara belum lama ini.
Sitti Chadidjah menegaskan bahwa sebagai bagian dari Badan Karantina Indonesia, BBKHIT Sulsel terus berupaya memperkuat ketahanan ekspor daerah melalui sejumlah kebijakan strategis dan inovatif. Salah satunya adalah optimalisasi pelaksanaan Peraturan Badan Karantina Indonesia (Perba) Nomor 5 Tahun 2025, yang merupakan revisi atas Perba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Peraturan ini bertujuan mempercepat layanan karantina sekaligus memperkuat jaminan kesehatan dan keamanan komoditas, sehingga dapat meminimalisir hambatan teknis perdagangan dan risiko penolakan dari negara tujuan ekspor. Kebijakan tersebut juga memberikan landasan yang lebih kuat bagi petugas karantina dalam menyusun strategi pengawasan berbasis risiko.
BBKHIT Sulsel juga aktif melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada pelaku usaha ekspor di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Tujuannya adalah memastikan para pelaku usaha memahami dan mampu memenuhi standar karantina serta persyaratan negara tujuan ekspor.
“Melalui kebijakan dan pendekatan tersebut, kami ingin memastikan bahwa komoditas ekspor dari Sulawesi Selatan tidak hanya lolos secara administratif, tetapi juga memiliki daya saing tinggi secara kualitas dan keberlanjutan, sehingga dapat berkontribusi nyata terhadap stabilitas ekonomi daerah dan nasional,” tutur Sitti.
Sebagai garda terdepan dalam sistem biosekuriti nasional, BBKHIT Sulsel menjalankan berbagai langkah strategis dan operasional untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit yang dapat terbawa melalui lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan, baik yang masuk, keluar, maupun antararea.
Langkah pertama dilakukan melalui pengawasan ketat di seluruh titik pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan, seperti pelabuhan laut, bandar udara, dan pos lintas batas. Di titik-titik tersebut, petugas karantina melakukan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, hingga tindakan perlakuan seperti fumigasi, desinfeksi, atau penahanan sementara jika ditemukan indikasi hama atau penyakit.
BBKHIT Sulsel juga memperkuat sistem verifikasi dokumen dan sertifikasi kesehatan domestik maupun internasional. Setiap komoditas wajib dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari daerah asal dan dinyatakan bebas dari hama serta penyakit. Sistem verifikasi ini didukung teknologi digital seperti “BEST Trust” untuk memastikan ketelusuran dan transparansi setiap pergerakan barang.
Selain itu, BBKHIT Sulsel juga melaksanakan surveillance (pemantauan) dan monitoring rutin terhadap komoditas berisiko tinggi, terutama menjelang musim ekspor atau saat terjadi outbreak penyakit tertentu di tingkat global. Jika ditemukan potensi ancaman, BBKHIT Sulsel segera berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah maupun pusat untuk menanganinya.
Langkah penting lainnya adalah edukasi dan kolaborasi dengan pelaku usaha dan masyarakat, terutama para eksportir, importir, serta pemilik instalasi karantina. Kegiatan ini meliputi bimbingan teknis, sosialisasi peraturan, serta penyebaran informasi terkait hama dan penyakit karantina agar pelaku usaha dan masyarakat dapat mematuhi prosedur serta mendukung upaya pencegahan secara mandiri.
Seluruh langkah tersebut merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi karantina sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, yaitu melindungi kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia dari ancaman HPHK, HPIK, dan OPTK yang berpotensi terbawa dalam lalu lintas antarnegara maupun antardaerah.
Sistem pengawasan dan pencegahan terintegrasi ini menjadi bentuk komitmen BBKHIT Sulsel untuk menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan, serta memastikan keamanan hayati nasional tetap terlindungi.
Selain itu, BBKHIT Sulsel juga bersinergi dengan instansi terkait dalam pengendalian penyakit seperti PMK dan LSD agar populasi ternak tetap sehat dan ekosistem peternakan terjaga. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas perdagangan.
Karena itu, BBKHIT Sulsel secara aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Salah satu bentuk nyata kolaborasi tersebut adalah penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur Sulawesi Selatan dan Kepala Badan Karantina Indonesia pada Juli 2025 tentang Dukungan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Sinergi ini menjadi bagian dari komitmen Badan Karantina Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan melalui program Go Ekspor, yang bertujuan meningkatkan ekspor komoditas pertanian dan perikanan asal daerah tersebut.
