Siarnusantar.id – Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, di bawah naungan Direktorat Jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama RI, tengah menjalankan akselerasi besar-besaran untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru madrasah di seluruh Indonesia.
Ratusan ribu guru madrasah belum bersertifikasi. Di tengah keterbatasan, pelatihan digital dan kebijakan akseleratif membuka peluang yang lama tertunda.
Program yang digerakkan tidak hanya menyasar aspek kompetensi, tetapi juga akses terhadap pelatihan berkualitas dan peningkatan kesejahteraan guru, terutama bagi mereka yang masih berstatus honorer dan belum bersertifikasi. “Kami sedang mempercepat program sertifikasi guru madrasah melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG),” ujar Dr. Thobib Al Asyhar, Direktur GTK Madrasah kepada Siar Nusantara. “Saat ini sekitar 56 persen guru madrasah masih belum bersertifikat. Ini menjadi perhatian serius kami,” tambahnya.
Angka ini (sertifikasi) sudah sedikit membaik, menurutnya, berkat percepatan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang
dilakukan GTK. “Guru madrasah non-ASN yang sudah tersertifikasi berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan,” jelasnya. “Ini sejalan dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan guru,” tegasnya.
Namun, diakuinya, tantangannya tidak kecil. Lebih dari 350.000 guru madrasah belum tersertifikasi. Untuk itu, GTK meningkatkan kapasitas sertifikasi secara drastis. Bila sebelumnya kuota PPG hanya sekitar 15.000 guru per tahun, kini pemerintah menargetkan hingga 94.812 guru dapat mengikuti program ini pada 2025, dibagi dalam tiga hingga empat gelombang. “Sertifikasi bukan sekadar administrasi. Ini soal standar profesional, mutu pengajaran, dan ketenangan kerja guru,” ungkapnya.
Tak hanya guru, GTK juga memberikan pelatihan bagi pustakawan dan tenaga administrasi madrasah, yang kini masuk dalam skema peningkatan kompetensi dan kualifikasi.
Selain sertifikasi, dijelaskannya, GTK terus menggulirkan program PPKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) yang memperkuat kemampuan pedagogis dan kepemimpinan guru. Program ini mencakup kerja sama dengan KKG, kelompok kerja guru, kelompok pengawas (pokjawas), dan organisasi profesi. Ada juga prioritas baru pada kompetensi abad ke-21 dan pendidikan inklusif. Area prioritas lainnya termasuk bimbingan konseling, penguatan nilai moderasi beragama, pendidikan inklusif, dan pengembangan GTK di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).
GTK juga mulai mengintegrasikan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan literasi digital guru dan tenaga pendidikan. Tak hanya guru, GTK juga memberikan pelatihan bagi pustakawan dan tenaga administrasi madrasah, yang kini masuk dalam skema peningkatan kompetensi dan kualifikasi. “Fokus kami mencakup peningkatan kualifikasi guru BK, pendidikan inklusi, hingga pengembangan GTK di wilayah 3T dan berbasis AI,” ujar Thobib.
Baginya, reformasi ini ditopang oleh sistem digital EmisGTK.go.id, yang memuat data guru, nomor registrasi (NRG), histori pelatihan, hingga proses pemberian insentif. Platform ini merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya, SIMPATIKA, dan kini menjadi tulang punggung tata kelola GTK berbasis digital. “Setiap kebijakan dibuat berdasarkan data real-time,” tegas Thobib. “Mulai dari siapa yang sudah tersertifikasi, siapa yang belum, hingga siapa yang berhak mendapat tunjangan” jelasnya.
GTK juga meluncurkan MOOC Pintar, platform pembelajaran daring untuk kepala madrasah dan guru. Bekerja sama dengan Pusbangkom (Pusat Pengembangan Kompetensi SDM), platform ini memberikan akses pelatihan tanpa batasan geografis dan biaya. “Kita tidak hanya melatih guru. Kita membangun sistem kepemimpinan pendidikan di madrasah,” ujarnya.
Sementara itu, bagi guru honorer yang belum bersertifikasi, strategi utama yang ditempuh adalah percepatan kuota PPG. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kuota hanya berkisar 15 ribu guru per tahun, tahun ini Direktorat GTK menargetkan sertifikasi terhadap sekitar 94 ribu guru secara bertahap. “Tahun ini saja, batch pertama PPG mencakup 43 ribu peserta, batch kedua 32 ribu. Kami menargetkan minimal empat batch di tahun ini,” katanya.
Thobib mengakui bahwa kondisi guru honorer di madrasah masih jauh dari kata ideal. Banyak dari mereka yang harus mengajar dengan pendapatan minim, jauh dari kelayakan. Karena itu, program akselerasi sertifikasi menjadi sangat mendesak. “Guru-guru kita punya semangat besar. Mereka ingin berkembang, ingin diakui. Tugas kami adalah membuka jalan dan mempermudah akses bagi mereka,” pungkasnya. (SN)
