Siarnusantara.id -Dalam lanskap organisasi kepemudaan yang terus berubah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menghadapi tantangan untuk tetap relevan, adaptif, dan akuntabel. Di tengah dinamika tersebut, Sekretaris Jenderal PB PMII, M. Irkham Tamrin, memimpin sebuah reformasi strategis yang menggeser paradigma sekretariat dari sekadar administrasi menuju pusat gerakan.
“PMII bukan hanya organisasi kader, tapi juga gerakan nilai,” tegas Irkham. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang menjembatani antara ideologi dan kinerja. Struktur organisasi harus disiplin secara administratif, namun tetap fleksibel dalam merespons realitas sosial-politik.
Visi besar PB PMII adalah membentuk generasi mahasiswa Islam yang berdaya saing tinggi—ideologis, intelektual, dan profesional. “Kami ingin PMII menjadi inkubator kepemimpinan nasional berbasis nilai,” ujarnya. Untuk itu, pendekatan integratif antar bidang dan biro menjadi kunci. Melalui agenda tematik dan sistem pelaporan digital, PMII menerapkan prinsip “satu gerakan, banyak fungsi” agar setiap program memiliki kontribusi lintas sektor.
Reformasi juga menyentuh aspek regulatif. Draft revisi Peraturan Organisasi (PO) tengah disusun agar lebih kontekstual dan operasional. “Kami ingin PO yang menjawab tantangan organisasi modern, bukan sekadar normatif,” jelas Irkham. Revisi ini mencakup evaluasi program, sistem akuntabilitas internal, dan penguatan peran sekretariat sebagai pusat kendali. Dalam pengambilan keputusan, nilai AD/ART dan NDP tetap menjadi rujukan utama. Tim Etik Internal dibentuk untuk menjaga konsistensi nilai, dan setiap program wajib melalui forum musyawarah yang melibatkan unsur ideologis.
Mengelola dinamika internal dan potensi konflik juga menjadi perhatian. PMII menerapkan dialog terbuka, pembagian kewenangan yang jelas, dan forum evaluasi triwulanan. Sinergi antara PB, PKC, dan PC diperkuat melalui forum koordinasi nasional dan komunikasi digital lintas sekretariat.
Salah satu terobosan digital yang diusung adalah platform E-PMII. “Transparansi meningkat, koordinasi lebih cepat, dan kader di daerah merasa lebih terhubung dengan pusat,” kata Irkham. Platform ini memuat data kader, pelaporan kegiatan, dan sistem evaluasi program. Jika diberi mandat merancang ulang sistem tata kelola PMII dari nol, Irkham menyebut tiga prinsip utama: transparansi berbasis data, kepemimpinan kolektif yang terstruktur, dan integrasi nilai serta teknologi dalam setiap proses organisasi.
Menutup wawancara, Irkham menyampaikan pesan kepada seluruh kader PMII: “Struktur bukan penghalang, tapi alat. Jika ada kekurangan, kita perbaiki bersama. Pembaruan organisasi bukan tugas elite, tapi tanggung jawab kolektif seluruh kader.” (SN)
