SIARNUSANTARA.ID – Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan penanganan darurat kekeringan untuk memastikan ketersediaan air guna menjaga produktivitas pertanian dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kemarau yang masih berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Hingga 22 September 2026, Kementerian PU mencatat penanganan telah dilakukan di 2.790 lokasi dengan jumlah air yang telah disalurkan mencapai 47,6 juta liter. Penanganan ini telah menyelamatkan 74.334 hektare sawah dari ancaman gagal tanam dan gagal panen, serta membantu memenuhi kebutuhan air bagi 1,6 juta jiwa.
Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, penanganan kekeringan dan ancaman kebakaran harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu dengan memastikan ketersediaan air di lapangan.
“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” kata Menteri Dody.
Guna menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian, 329 lokasi dari total 2.790 lokasi telah ditangani oleh Kementerian PU melalui pemompaan air sungai ke sawah, normalisasi saluran irigasi, serta pengaturan giliran air dan distribusi air. Pengaturan sumber daya air ini dilakukan agar kebutuhan setiap petak sawah dapat terpenuhi secara lebih merata. Teknologi irigasi hemat air juga dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penggunaan air sehingga dapat menjangkau areal persawahan yang lebih luas.
Kementerian PU juga berupaya melakukan penanganan kekeringan dengan memenuhi kebutuhan domestik masyarakat. Dari total lokasi yang telah ditangani, 2.461 lokasi merupakan wilayah permukiman. Saat ini, 2.230 lokasi telah selesai ditangani dan memberikan manfaat bagi 1,6 juta jiwa, sementara 560 lokasi lainnya sedang dalam proses penanganan. Untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, Kementerian PU mengerahkan mobil tangki dan hidran umum ke kawasan permukiman, membangun sumur bor, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan air minum guna memperkuat pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak kekeringan.
Seluruh penanganan tersebut dikawal melalui Satuan Tugas Antisipasi El Nino yang secara berkala memantau kondisi bendungan, embung, dan jaringan irigasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sumber-sumber air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus mengantisipasi dampak kekeringan yang masih berpotensi berlangsung hingga November 2026.
“Kementerian PU akan terus bergerak berdasarkan kondisi di lapangan. Infrastruktur air yang ada harus dioptimalkan untuk memberikan manfaat nyata, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun menjaga produktivitas pertanian. Penanganan juga terus dievaluasi agar dukungan dapat diberikan secara tepat sesuai kebutuhan masing-masing wilayah,” ujar Menteri Dody.
Dalam pelaksanaannya, penanganan kekeringan juga didukung oleh berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat yang bergotong royong menyediakan air dan sumur bor. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama periode kemarau.
Kementerian PU juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Masyarakat maupun pemerintah daerah yang membutuhkan dukungan air dapat mengajukan kebutuhan melalui balai-balai teknis Kementerian PU di wilayah masing-masing, sehingga penanganan dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Masyarakat juga dapat menghubungi Kementerian PU melalui Kanal Pelaporan Bencana di Call Center 158 ext 4, atau menghubungi WhatsApp Center di nomor 0815-1000-0158.
