SIARNUSANTARA.ID – Di tengah tantangan perlambatan produktivitas global dan ketegangan geopolitik, negara-negara anggota OECD sepakat bahwa dunia memerlukan pendekatan baru dalam kebijakan industri. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) atau OECD Ministerial Council Meeting 2026 di Paris, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Indonesia menegaskan pentingnya untuk mengubah kebijakan industri, dari sekadar instrumen perlindungan, menjadi katalisator inovasi yang transparan, kompetitif, dan berkelanjutan.
Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 tersebut berfokus pada perumusan visi bersama terkait kebijakan industri, perdagangan, dan investasi guna merespons tantangan transformasi digital dan tuntutan keberlanjutan lingkungan global.
Belajar dari Keberhasilan Hilirisasi
Indonesia membagikan pengalaman keberhasilan strategi hilirisasi yang mampu meningkatkan nilai ekspor mineral dan baja dari US5 miliar pada 2016 menjadi US30 miliar pada 2025. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan industri yang tepat dapat menciptakan nilai tambah ekonomi yang masif bagi negara berkembang.
Namun, di tengah tren global di mana belanja kebijakan industri meningkat hingga 16% dalam empat tahun terakhir, para delegasi dari negara anggota OECD memperingatkan terhadap bahaya kebijakan yang tidak efisien. Banyak negara yang masih terjebak pada pemberian subsidi tanpa strategi keluar (exit strategy) yang jelas sehingga berisiko memperlambat produktivitas nasional dan memicu distorsi pasar.
Suara Dunia: Sinergi dan Keamanan Industri
Pertemuan PTM OECD 2026 ini menjadi ajang pertukaran pandangan yang krusial. Beberapa poin substansi strategis yang mengemuka dari berbagai negara. Terkait dengan Tata Kelola yang Transparan, Australia menekankan perlunya kerangka kerja global untuk menangani akar penyebab kelebihan kapasitas produksi secara kolektif.
Sedangkan terkait dengan Diversifikasi Energi, Korea Selatan dan Saudi Arabia menggarisbawahi bahwa ketersediaan energi yang terjangkau dan stabil merupakan fondasi mutlak bagi daya saing industri, sekaligus menjadi kunci dalam transisi menuju energi hijau.
Terkait dengan keseimbangan antara Strategi dan Pasar Terbuka, Swiss dan Selandia Baru mengingatkan bahwa kebijakan industri yang terlalu agresif berisiko tergelincir ke arah proteksionisme yang merugikan. Sebaliknya, Irlandia dan Kosta Rika mendorong penggunaan kebijakan “horizontal” seperti penguatan keterampilan tenaga kerja dan riset, daripada subsidi sektoral.
Mengenai Integrasi Kawasan, Uni Eropa dan Thailand sepakat bahwa integrasi rantai pasok regional sangat diperlukan untuk menciptakan skala ekonomi yang mampu bersaing di tingkat global.
Standar OECD: Uji Ketahanan Kebijakan
OECD memberikan standar “tiga tes” sebagai pedoman bagi Pemerintah dalam merancang kebijakan industri yang sehat agar tidak mendistorsi pasar. Yaitu pertama, menargetkan kegagalan pasar yang nyata bahwa intervensi harus berbasis bukti dan memiliki tujuan terukur.
Kedua, memiliki jalur keluar (exit strategy) yang jelas bahwa subsidi harus bersifat sementara, agar tidak menciptakan ketergantungan yang membebani fiskal negara. Ketiga, beroperasi dalam kerangka pasar terbuka bahwa kebijakan harus memacu inovasi dan kompetisi, bukan sekadar melindungi perusahaan yang tidak efisien dari tekanan persaingan global.
Komitmen Indonesia untuk Ekonomi Masa Depan
Indonesia, melalui inisiatif Making Indonesia 4.0, terus mengintegrasikan teknologi AI dan IoT ke dalam sektor manufaktur yang kini menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja. Indonesia juga mendesak agar forum global seperti OECD segera membentuk mekanisme koordinasi yang konkret untuk mencegah “perlombaan subsidi” antar negara yang dapat memecah pasar global.
“Transformasi industri global harus berjalan selaras dengan transisi energi yang adil. Sinergi internasional bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat dunia,” tutup Menko Airlangga. (dep2/rep/tam)
