Siarnusantara.id – Banda Aceh, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (10/1/2026). Dalam kesempatan itu, Mendagri menampung masukan dari para kepala daerah terkait percepatan penanganan pascabencana di wilayah Aceh.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui Keputusan Presiden. Ia ditunjuk sebagai Ketua Satgas dan langsung melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah.
“Saya membuat checklist tentang normalisasi. Apakah listrik sudah normal, air bersih sudah normal, sekolah sudah berjalan, rumah sakit sudah berfungsi, pasar sudah buka. Itu semua menjadi indikator percepatan pemulihan,” ujar Tito.
Dalam rapat tersebut, para kepala daerah menyampaikan berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran dan kebutuhan penguatan kapasitas aparat daerah. Tito menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi dasar kebijakan pusat agar penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi berjalan lebih cepat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem peringatan dini. “Kita harus bergerak cepat, jangan sampai masyarakat terlalu lama berada dalam kondisi darurat,” tambahnya
Dalam rapat Forkopimda se-Aceh, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan penanganan pascabencana harus dilakukan melalui koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menjelaskan bahwa Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang baru dibentuk akan bekerja dengan indikator jelas, seperti normalisasi listrik, air bersih, sekolah, rumah sakit, hingga aktivitas pasar.
Para kepala daerah memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan kendala yang mereka hadapi, mulai dari keterbatasan anggaran hingga kebutuhan peningkatan kapasitas aparat di lapangan. Menanggapi hal itu, Tito menekankan pentingnya dukungan regulasi yang lebih fleksibel agar daerah dapat bergerak cepat tanpa terhambat birokrasi. Ia juga menyoroti pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem peringatan dini serta kesiapsiagaan masyarakat, sehingga penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Kunjungan Mendagri ke Aceh menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat pemulihan pascabencana dengan mendengar langsung aspirasi kepala daerah. Langkah ini diharapkan memperkuat koordinasi dan menghadirkan solusi cepat serta berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
