Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Papua dapat mengoptimalkan kinerja dan menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Menurutnya, peran TP PKK sangat strategis dalam mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga, terutama di wilayah yang masih tertinggal.
“Terutama yang berhubungan dengan PKK, kesejahteraan keluarga. Masih banyak masyarakat yang tertinggal di sana, yang sulit,” ujar Mendagri saat menghadiri Pelantikan Ketua TP PKK dan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Papua di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/10/2025).
Mendagri menekankan bahwa masih banyak anak-anak di Papua yang membutuhkan akses terhadap kehidupan yang layak. Oleh karena itu, berbagai implementasi program kerja TP PKK Provinsi Papua sangat dibutuhkan, terutama yang menyentuh bidang pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan pangan.
Ia secara khusus meminta Gubernur Papua Mathius Fakhiri untuk mendukung penuh pelaksanaan program TP PKK melalui kolaborasi lintas dinas, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program kerja tersebut, kata Mendagri, juga harus menargetkan pemenuhan kebutuhan pangan yang hingga kini masih menjadi tantangan di Papua.
“Kemudian Posyandu kalau bisa mengerjakan ada enam [bidang Standar Pelayanan Minimal], tapi kalau bisa ngerjakan satu saja—pendidikan atau kesehatan—sudah bagus,” imbuhnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Papua. Sejalan dengan itu, Mendagri meminta Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua untuk berperan aktif dalam menurunkan angka prevalensi TBC. Ia menegaskan, dengan tersedianya vaksin TBC, peran kader TP PKK dan Posyandu menjadi semakin penting dan mendesak dalam upaya penanganan penyakit tersebut.
Mendagri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Provinsi Papua, TP PKK, dan Posyandu. Sinergi tersebut diyakini tidak hanya akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi juga menjadi langkah mulia dalam memperkuat kesejahteraan keluarga di Bumi Cenderawasih.
Dalam kesempatan itu, Mendagri berpesan kepada Ketua TP PKK Provinsi Papua agar terus meningkatkan koordinasi dengan jajaran TP PKK di tingkat kabupaten/kota. Hal ini penting agar program kerja dapat terlaksana secara efektif dan menyeluruh di seluruh wilayah Papua.
Selain itu, Mendagri juga mengimbau agar Ketua TP PKK Provinsi Papua tidak ragu untuk berkonsultasi dengan TP PKK Pusat dalam menangani berbagai persoalan terkait kesejahteraan keluarga. “Jadi tolong sering-sering, rajin-rajin buat acara koordinasi dengan ketua tim penggerak PKK tingkat kabupaten/kota,” tandasnya.
Dalam acara tersebut, Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian melantik Rafatul Mulkiyah Mathius sebagai Ketua TP PKK Provinsi Papua periode 2025–2030, sekaligus sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua untuk periode yang sama.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir beserta istri, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen beserta istri, Penjabat Gubernur Papua periode 2025 Agus Fatoni, serta Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Papua periode 2025 Anggar Widyaningtyas Fatoni.
Hadir pula jajaran pejabat terkait dari kementerian/lembaga serta unsur Pemerintah Provinsi Papua yang turut menyaksikan pelantikan dan memberikan dukungan terhadap upaya penguatan peran PKK dan Posyandu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
