Siarnusantara.id – Indonesia sedang berpacu dengan waktu. Target bauran energi terbarukan 23% pada 2025 tinggal hitungan bulan. Namun tanpa reformasi tata kelola pengadaan, target itu makin jauh dari jangkauan. Padahal, modal bukan masalah. Dari dalam negeri, lembaga keuangan sudah menyiapkan pembiayaan hijau. Investor asing pun mengincar peluang. Data Kementerian ESDM mencatat, komitmen investasi EBT pada 2024 menembus USD 3,3 miliar. Namun hambatan terbesar justru bukan pada dana, melainkan pada satu kata yang terdengar teknis: pengadaan.
Rumitnya aturan pengadaan membuat energi terbarukan Indonesia tertinggal jauh dari Vietnam. Target bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025 kian sulit dicapai.
“Anggaran ada, minat investor ada. Tapi problem besarnya justru di aturan pengadaan,” kata Zulfan Zahar, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI). Dampaknya nyata. Dari target tambahan kapasitas 11,8 GW EBT pada 2020–2025, realisasi baru mencapai 5,1 GW hingga pertengahan 2024. Proyek kerap tersendat akibat tender berbelit, regulasi tumpang tindih, dan persyaratan teknis yang bisa berubah di tengah jalan. “Begitu terlambat, prosesnya sering harus diulang dari nol. Ini yang membuat proyek EBT terhambat,” jelas Zulfan.
Harga keterlambatan ini mahal. Setiap 1 GW pembangkit tenaga surya yang tertunda berarti hilangnya potensi investasi sekitar
USD 1 miliar dan peluang mengurangi emisi lebih dari 1 juta ton CO2 per tahun. Zulfan coba membuat perbandingan dengan Vietnam, bagaimana aturan sederhana bisa melesatkan EBT. Dalam kurun 2018–2021, Hanoi berhasil menambah lebih
dari 16 GW energi surya. “Vietnam menjadi salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara,” ungkapnya. “Kuncinya ada pada regulasi pengadaan yang ramping, feed-in tariff yang jelas, proses perizinan cepat, dan kepastian bagi investor,” tambahnya.
Hasilnya tercermin pada angka. Hingga 2023, bauran energi terbarukan Indonesia baru di kisaran 14%, jauh dari target 23%. Vietnam sudah melesat dengan porsi EBT di atas 25%. “Vietnam menerapkan kebijakan yang lebih konsisten. Proyek yang di Indonesia bisa mandek bertahun-tahun, di Vietnam rampung hanya dalam hitungan bulan,” jelasnya. “Bagi investor, ini memberi kesan ketidakpastian. Bagi pemerintah, citra ambisi transisi energi justru jadi kontraproduktif,” tambahnya. PLN kerap jadi sasaran kritik karena dianggap lamban. Namun METI menilai persoalan lebih luas dari sekadar operator.
“Saya tidak bilang PLN salah. Semua stakeholder harus satu frekuensi. Kalau ada masalah, mari benahi bersama. Jangan saling menyalahkan,” tegasnya. Permintaan investor sederhana, kepastian. Aturan yang konsisten, tender yang transparan, dan mekanisme yang tidak membuat proyek kembali ke titik nol. Bagi sektor energi, lanjutnya, waktu sama berharganya dengan modal. Setiap bulan keterlambatan berarti peluang hilang: puluhan ribu lapangan kerja hijau tak tercipta, jutaan ton peluang reduksi emisi tak terealisasi dan miliaran dolar investasi tertahan. “Reformasi regulasi pengadaan bukan sekadar soal administratif. Ia syarat utama agar transisi energi Indonesia tidak berhenti di level retorika,” ujarnya.
Bicara tentang energi, baginya, bicara tentang masa depan. Tanpa penguasaan sektor energi, Indonesia berisiko menjadi “jongos di negeri sendiri. Zulfan bahkan mengaitkan hal ini dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).
“AI tanpa listrik tidak akan berjalan. Jika listriknya disuplai oleh pihak asing, kapan saja listrik itu bisa dimatikan,” ujarnya, menegaskan bahwa penguasaan energi adalah kunci kemandirian bangsa. Dengan nada penuh semangat, ia menyerukan kepada generasi muda untuk turut membangun sektor energi demi masa depan Indonesia. “Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” pesannya, yang ia minta digarisbawahi sebagai pernyataan pembuka.
Zulfan menegaskan bahwa pembangunan PLTA skala besar dapat menggantikan pembangkit diesel dan PLTU berbahan bakar fosil. Namun, tantangannya adalah lokasi PLTA yang sering kali jauh dari akses perkotaan, sehingga memerlukan infrastruktur transmisi yang memadai. “Jika kita terlambat membangun PLTA, subsidi listrik akan terus membengkak karena ketergantungan pada pembangkit berbasis diesel dan gas yang biaya energinya jauh lebih tinggi dibanding PLTA,” tegasnya.
Hal ini agar narasi tetap sesuai pada konteksi keterlambatan PLTA dapat mengakibatkan subsidi membengkak. Dia juga menyoroti peluang ekspor listrik dari PLTA ke negara tetangga seperti Singapura, yang dapat meningkatkan pendapatan negara sekaligus memperkuat posisi Indonesia di sektor energi regional. “PLTA bukan hanya soal listrik, tapi juga martabat dan kemandirian energi bangsa,” pungkasnya. (SN)
