Siarnusantara.id – Pada puncak krisis pandemi Covid-19, ketika respirator menjadi lebih penting dari ruang kelas dan anggaran negara dialihkan untuk alat pelindung diri, satu hal tetap dijaga agar tidak tumbang: pendidikan. Tapi menjaga sistem pendidikan tetap berjalan bukan hanya soal membuka sekolah atau menyambungkan siswa ke jaringan internet. Ini soal memastikan tak satu pun generasi hilang karena tak bisa membayar biaya kuliah.
Di sinilah Kementerian Agama mulai menyusun ulang strateginya. Di tengah tekanan fiskal dan kerumitan birokrasi, lahirlah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dan Keagamaan (Puspenma). Sebuah unit baru, namun dibangun dari pengalaman panjang dan krisis akut. “Ini bukan lembaga dadakan. Sejak era 80-an Kemenag sudah kelola beasiswa, tapi sekarang kita menyatukannya ke dalam satu sistem yang lebih efisien dan terukur,” kata Ruchman Basori, kepala Puspenma, saat ditemui Siar Nusantara di ruang kerjanya yang rapi namun sibuk.
Melalui integrasi program seperti BIB, KIP Kuliah, dan MORA ZI, Puspenma memastikan akses pendidikan tinggi terbuka bagi seluruh kelompok agama secara adil dan setara.
Sebelum Puspenma, program-program beasiswa di bawah Kemenag berjalan seperti pulau-pulau kecil: masing-masing punya manajemen, tujuan, dan pendekatan. Program 5000 Doktor, Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB), dan studi ke Timur Tengah dikelola sendiri-sendiri. Tidak ada jembatan penghubung antar-skema, apalagi sistem terintegrasi. Pandemi mengubah segalanya. Pemerintah memutuskan membangun ekosistem baru yang terintegrasi, melibatkan Kemenag, Kemendikbudristek, dan LPDP. Di situlah Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) muncul, berdampingan dengan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Beasiswa Indonesia Maju (BIM).
“BIB sekarang jadi payung utama semua program beasiswa Kemenag,” jelasnya. “Tapi belum semuanya masuk. Beasiswa ke Timur Tengah, misalnya, masih dikelola Direktorat Pendis,” tambahnya. Dia tahu tantangan konsolidasi ini tak ringan. “Idealnya semua dikelola di bawah Puspenma. Tapi ya, tidak bisa langsung semua digeser begitu saja. Kita butuh waktu dan pendekatan yang cermat agar tidak menimbulkan resistensi.”
Kini, Puspenma mengelola tiga skema besar: BIB, KIP Kuliah untuk mahasiswa kurang mampu, dan MORA ZI program riset berbasis kolaborasi. Ketiganya berbeda, dari sisi target hingga metrik keberhasilan. Namun, kata Ruchman, tantangan terbesar justru bukan pada desain program, melainkan pada struktur internal dan resistensi budaya organisasi. “Yang paling berat itu soal mindset. Ada unit yang merasa perannya diambil alih. Padahal ini bukan soal siapa pegang kendali, tapi bagaimana layanan menjadi lebih efisien dan adil,” ujarnya.
BIB sekarang jadi payung utama semua program beasiswa Kemenag. Tapi belum semuanya masuk. Beasiswa ke Timur Tengah, misalnya, masih dikelola Direktorat Pendis.
Masalah berikutnya adalah biaya manajemen. Dana beasiswa memang datang dari LPDP, tapi biaya pelaksanaan seperti seleksi, pelatihan, hingga monitoring harus ditanggung Kemenag. “Kami dorong adanya alokasi anggaran khusus. Kalau tidak, manajemennya bisa pincang,” ujarnya. Puspenma, menurut Ruchman, kini berupaya keras menjaga transparansi. Ia membuka data pembiayaan hingga ke detail berapa mahasiswa, berapa biaya hidup, dan ke kampus mana mereka disalurkan. “Kami punya SOP dan sistem mitigasi untuk semua proses. Bahkan pemilihan mitra kampus pun harus jelas kriterianya,” tegasnya.
Namun pekerjaan rumah terbesar adalah menjangkau komunitas yang selama ini berada di pinggiran akses. Dalam sistem
baru ini, Puspenma dituntut untuk melayani semua kelompok agama secara setara, dari Islam hingga Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. “Kami ingin menciptakan sistem yang inklusif. Tak boleh lagi ada dominasi hanya karena satu kelompok mayoritas,” ucapnya.
Dia mengakui, dominasi beasiswa Islam di masa lalu lebih karena jumlah lembaga pendidikannya yang besar, bukan karena bias kebijakan. Sekarang, katanya, pintu terbuka lebar untuk siapa saja yang memenuhi syarat, tanpa melihat latar belakang keagamaan. Dalam waktu singkat, Puspenma telah menggeser paradigma dari fragmentasi menuju integrasi, dari eksklusivitas menuju keadilan akses. Tapi seperti semua reformasi kelembagaan, tantangan terbesarnya bukan pada sistem, melainkan pada manusia yang mengelolanya. “Kalau semua bisa melihat ini sebagai kepentingan bersama, kita bisa melompat jauh,” pungkasnya. (SN)
