Siarnusantara.id – Di Pulau Wetar, Maluku Barat Daya, kapal ferry ASDP datang hanya dua kali seminggu. Namun bagi warga, dua kali itu cukup untuk mengangkut harapan: bahan pokok dari Ambon, pelajar yang hendak ke kota, atau petani rumput laut yang ingin memasarkan hasil panennya. Pulau yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya dan berbatasan langsung dengan Timor Leste, merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur. Medan yang bergunung-gunung dan minimnya jalur darat membuat transportasi laut menjadi satu-satunya jalur logistik utama bagi masyarakat setempat.
Bukan sekadar operator penyeberangan, ASDP adalah wajah negara di batas-batas yang terlupakan.
Dalam konteks geografis yang ekstrem dan sosial-ekonomi yang menantang inilah, ASDP hadir bukan sekadar sebagai operator penyeberangan. Lebih dari itu, perusahaan pelat merah ini menjelma menjadi agen pembangunan yang secara konsisten menghubungkan pulau-pulau di Nusantara, memperkuat simpul konektivitas, serta mendukung integrasi nasional. “ASDP hadir bukan hanya sebagai operator, tapi juga sebagai agen pembangunan,” tegas Heru Widodo, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), kepada Siar Nusantara.
Menurut Heru, ASDP saat ini mengelola lebih dari 300 lintasan penyeberangan yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia. Dari Pulau Wetar hingga Rote, dari Miangas di utara hingga Pulau Serasan di Natuna, kapal-kapal ASDP berlayar menembus batas-batas geografis demi memastikan seluruh warga negara memiliki akses terhadap layanan transportasi dasar yang layak. “Di banyak wilayah 3T, kehadiran kapal ferry menjadi tumpuan utama mobilitas warga dan distribusi logistik,” ujar Heru.
Dia menekankan bahwa kehadiran ASDP di wilayah-wilayah nonkomersial ini tidak terlepas dari peran negara melalui kebijakan subsidi transportasi laut. Skema subsidi dari pemerintah memungkinkan tarif tetap terjangkau bagi masyarakat, tanpa mengorbankan kualitas layanan, keselamatan, dan keberlanjutan operasional. “Skema subsidi ini sangat membantu
kami menjaga keterjangkauan tarif, tanpa mengorbankan keselamatan dan kenyamanan,” jelasnya.
“ASDP, ini adalah bentuk nyata sinergi negara dan BUMN dalam memperkuat konektivitas wilayah terpencil,” tambahnya. Tantangan di wilayah 3T memang tidak ringan. Selain jauhnya jarak dan minimnya infrastruktur, kondisi geografis yang ekstrem seperti pelabuhan tanpa dermaga memadai, pasang surut yang tajam, hingga gelombang tinggi membutuhkan pendekatan yang adaptif.
ASDP pun mengembangkan desain kapal dan pelabuhan yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Untuk pelabuhan-pelabuhan kecil, ASDP memanfaatkan movable bridge atau kapal dengan ramp door yang fleksibel agar proses naik-turun kendaraan dan penumpang tetap aman, meski tanpa fasilitas pelabuhan modern.
Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah juga diperkuat. Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa rute, jadwal, dan pelayanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. ASDP bahkan turut mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui kerja sama pengangkutan hasil bumi, bahan bakar, dan barang kebutuhan pokok. “Di wilayah seperti Wetar, rute ferry bukan hanya mengangkut manusia dan barang. Ia membawa harapan dan memperpendek jarak antar kesempatan,” ujarnya.
Dari sisi operasional, ASDP terus meningkatkan efisiensi dengan mengedepankan digitalisasi, optimalisasi rute, serta manajemen armada yang terencana. Sistem pemeliharaan berkala dan pengawasan keselamatan diterapkan secara ketat untuk
memastikan kapal tetap layak jalan, terutama yang melayani daerah terpencil. Di tengah upaya mendorong pemerataan pembangunan, peran ASDP dalam kelancaran logistik nasional menjadi makin penting. Jalur laut yang dikelola ASDP telah menjadi sarana distribusi utama bagi barang kebutuhan pokok, BBM, produk industri, hingga peralatan pembangunan ke wilayah-wilayah yang belum terhubung jalan darat. “Dengan memperkuat konektivitas maritim, ASDP membantu menurunkan biaya logistik dan mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di luar Pulau Jawa,” ujarnya.
Kehadiran ASDP di wilayah-wilayah nonkomersial tidak terlepas dari peran negara melalui kebijakan subsidi transportasi laut.
Sebagai perusahaan BUMN yang mengemban misi sosial sekaligus bisnis, ASDP terus bertransformasi menjadi operator penyeberangan modern yang tetap berpijak pada prinsip inklusivitas. Dari pelabuhan-pelabuhan besar seperti Merak- Bakauheni hingga pelabuhan kecil seperti Lirang di Wetar, misi yang dibawa tetap sama: menyatukan Indonesia dari laut.
“Dengan jalur laut sebagai urat nadi, ASDP akan terus berkomitmen menghadirkan layanan yang tidak hanya menghubungkan,
tetapi juga memajukan,” pungkasnya. (SN)
