Siarnusantara.id — Pagi belum benar-benar terang ketika Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Ali Ghufron Mukti, tiba di sebuah puskesmas di Yogyakarta setelah mendarat di bandara internasional terdekat. Di sana, ia melihat seorang ibu sudah duduk di bangku antrean. Padahal, sang ibu mengaku telah mendaftar via aplikasi Mobile JKN.
“Kenapa datang lebih awal, Bu?” tanya Ghufron.
“Takut diserobot orang, Pak,” jawab si ibu.
Percakapan singkat itu menyiratkan satu dari sekian tantangan digitalisasi layanan kesehatan: kepercayaan yang belum sepenuhnya tumbuh, meski infrastruktur telah dibangun.
Teknologi boleh berkembang, tetapi persepsi dan pola pikir masyarakat tak semudah itu berubah. “Literasi digital kita masih rendah. Terutama di kelompok usia lanjut dan daerah dengan konektivitas terbatas,” ujar Ali Ghufron Mukti kepada Siar Nusantara.
Padahal, BPJS Kesehatan melayani lebihdari 280 juta penduduk. Layanannya kini terkoneksimelalui Nomor Induk Kependudukan(NIK) dan dapat diakses lewat aplikasi. Mulaidari antrean daring, konsultasi medis, hingga pemantauan kesehatan mandiri.
Kami sudah punya delapan skenario ke depan. Tren penyakit, pola klaim, proyeksi biaya semuanya sudah dimodelkan.
Namun di balik upaya efisiensi dan percepatan pelayanan itu, muncul satu isu mendasar yang menjadi kekhawatiran global: keamanan data.
“Kita menerapkan prinsip perlindungan data pribadi secara ketat, sesuai amanat UU PDP,” ujarnya.
Sistem informasi BPJS Kesehatan telah memenuhi standar internasional ISO 27002 dan bekerja sama dengan BSSN, Kominfo, serta Komdigi.
“Alat pemantau kami aktif 24 jam. Setiap hari kami mendeteksi potensi peretasan,” ujarnya.
Meski sempat terseret isu kebocoran data pada 2021, BPJS menegaskan tidak ada gangguan signifikan terhadap layanan. “Kalau ada celah, langsung kita batasi. Sejauh ini aman,” ujarnya. BPJS juga membentuk komunitas internal yang terus memantau dan belajar dari tren global keamanan siber. “Yang mencoba membobol sistem itu juga pintar. Tapi kami tak kalah belajar,” tambahnya.
Namun keamanan digital hanyalah satu sisi koin. Sisi lainnya adalah kesenjangan baik dari segi infrastruktur maupun kemampuan pengguna. Di banyak wilayah seperti kepulauan dan pegunungan, sinyal internet masih lemah dan perangkat tidak terjangkau. Untuk itu, BPJS menerapkan pendekatan hibrida: menggabungkan teknologi dengan layanan langsung.
“Kami punya kader JKN yang menyambangi warga satu per satu. Ada juga mobil layanan keliling, bahkan rumah sakit terapung hasil kerja sama dengan perguruan tinggi,” ungkapnya.
Layanan ini menjangkau wilayahwilayah terpencil seperti NTT, Kalimantan, hingga pulau-pulau kecil yang sebelumnya minim akses layanan. BPJS juga membuka layanan tatap muka di kantor desa, pusat perbelanjaan, hingga lebih dari 400 cabang di seluruh Indonesia.
“Kalau tidak bisa pakai aplikasi, mereka tetap bisa dilayani,” katanya.
Langkah-langkah tersebut diperkuat lewat Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi JKN.
“Kita tidak bisa jalan sendiri. Kami kerja sama dengan lebih dari 30 kementerian dan lembaga. Ini ekosistem nasional,” jelasnya.
Sebagai bagian dari kebijakan berbasis bukti, BPJS Kesehatan juga aktif dalam mempertimbangkan HTA (Health Technology Assessment) di bawah Kementerian Kesehatan.
“Setiap hari ada puluhan jurnal kesehatan baru. Tapi belum tentu semuanya efektif atau hemat biaya. Itu perlu disaring lewat HTA,” kata Ghufron.
Di sisi lain, National Health Account (NHA) memungkinkan BPJS melacak aliran dana kesehatan secara nasional. Total biaya layanan kesehatan Indonesia per tahun sekitar Rp 614 triliun, namun sekitar Rp 170 triliun justru dibelanjakan masyarakat kelas atas ke luar negeri.
Kami punya kader JKN yang menyambangi warga satu per satu. Ada juga mobil layanan keliling, bahkan rumah sakit terapung hasil kerja sama dengan perguruan tinggi.
“Katanya lebih murah dan cepat, tapi ongkos pesawat, hotel, belum dihitung. Kita punya rumah sakit bagus, hanya perlu perbaikan manajemen dan komunikasi,” jelasnya.
Untuk menjaga keberlanjutan, BPJS rutin membuat proyeksi dan simulasi. “Kami sudah punya delapan skenario ke depan. Tren penyakit, pola klaim, proyeksi biaya semuanya sudah dimodelkan,” ujarnya. Meski bukan pengambil keputusan, BPJS memberi masukan ke pemangku kepentingan seperti DJSN dan Kemenkes.
“Kami optimistis. Jika kolaborasi lintas sektor terus diperkuat dan masyarakat makin melek digital, maka sistem JKN akan semakin inklusif, adaptif, dan tangguh,” pungkasnya. (SN)
